Monday, March 8, 2010

Pengertian Negara Hukum

Kali ini saya akan sedikit membedah pengertian negara hukum
Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. keabsahan negara memrintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat, dan mengabdi kepada kepentingan umum. namun dalam prakteknya tidak jarang sitilah-istilah "demi kepentingan umum", "pembangunan untuk seluruh masyarakat", "negara tidak mungkin mau mencelakakan warganya", serta ungkapan ucapan lain yang sepadan selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik para petinggi negara, dapat saja dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorangatau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara.

Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglo saxon, sehingga kedua sistem hukum itu seolah-olah membelah dunia kita ini menjadi dua kubu. sedangkan tulisan-tulisan yang akan datang kemudian mengatakan selain kedua sistem hukum diatas terdapat juga sistem hukum lain seperti sistem hukum islam, sistem hukum sosialis dan lain-lain. pengelompokkan itu menurut prof. Bagir Manan lebih bercorak historis atau akademik. dalam kenyataannya akan dijumpai hal-hal sebagai berikut :
1. terdapat sistem-sistem hukum (suatu negara) yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum anglo saxon atau gabungan antara tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum sosialis, ataupun gabungan antara hukum anglo saxon dan tradisi hukum sosialis.
2. terdapat sistem-sistem hukum yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu dari tiga kelompok diatas misalnya negara-negara yang mengidentifikasikan diri dengan tradisi hukum menurut ajaran islam (the moslem legal tradition).
philips m. hadjon hanya mengemukakan 3 (tiga) macam konsep negara hukum, yaitu; rechtsstaat, the rule of law, dan negara hukum pancasila. dewasa ini menurut M. Tahir Azhary dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara yaitu:
1. nomokrasi islam; adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara islam.
2. rechtsstaat; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara eropa kontinental, misalnya; belanda, perancis dan jerman.
3. rule of law; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara anglo saxon, seperti; inggris dan amerika serikat
4. social legality; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
5. konsep negara hukum pancasila; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di indonesia.

pada posting selanjutanya saya akan membahas tentang arti-arti dari beberapa konsep-konsep negara hukum menurut M. Tahir Azhary.